Layanan Paspor Kini Lebih Dekat Dengan Masyarakat, Berkat Hadirnya IMD

 

Indramayu, (11/03/2019). Layanan Imigrasi Masuk Desa resmi dibuka hari ini. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Indramayu, Supendi, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar, Liberti Sitinjak, Ka UPT Kemenkumham Wilayah III Cirebon, unsur muspida Kabupaten Indramayu serta tamu undangan lainnya.

Layanan ini merupakan inovasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cirebon yang mengusung konsep nawacita pemerintah pusat yaitu dengan menghadirkan layanan keimigrasian untuk masyarakat melalui pembuatan paspor di seluruh kecamatan sewilayah III Cirebon.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cirebon, Muhammad Tito Andrianto dalam sambutannya mengatakan, Program Imigrasi Masuk desa merupakan salah satu inovasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cirebon yang menjadi target prioritas dalam meraih predikat Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2019 dengan moto “Menghadirkan layanan keimigrasian kepada  masyarakat’’. Sementara itu, Bupati Indramayu, Supendi mengucapkan rasa terima kasih dengan adanya layanan ini, pasalnya, “selama ini warga indramayu membutuhkan waktu tempuh hingga 2.5 jam untuk menuju Kantor Imigrasi Cirebon dalam membuat paspor. Sekarang dengan adanya layanan ini masyarakat tidak perlu repot untuk ke Kantor Imigrasi,” ujarnya.

Jajaran Pemda Kabupaten Indramayu siap membantu Imigrasi dengan berkolaborasi untuk menyukseskan kegiatan ini, Warga Indramayu merasa terbantu dengan adanya layanan ini bisa dilihat dari animo masyarakat yang sangat antusias dengan pemohon yang melebihi jumlah kuota yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebanya 40 permohonan.

Sedangkan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumhan Jawa Barat, Liberti Sitinjak dalam sambutannya mengatakan bahwa layanan ini merupakan yang pertama di Indonesia, sesuai dengan konsep nawa cita Program ini untuk menyentuh masyarakat secara langsung dengan mendatangi pemohon agar pemohon yang jaraknya jauh dari kantor imigrasi bisa memanfaatkan fasilitas ini,”pungkasnya. Kegiatan ini merupakan target dari Kementerian Hukum dan HAM bagaimana menghadirkan pelayanan publik dengan mudah kepada masyarakat.